Benahi Jabodetabek-Punjur, Menteri ATR/BPN usul pendirian tim koordinasi

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengusulkan pembentukan tim koordinasi pusat dan daerah.

Hal itu buat mempermudah koordinasi dalam pembenahan medan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Harmonisasi menjadi penting karena pembenahan menyatu berbagai sektor.

“Kita perlu lakukan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan rencana Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, ” ujar Sofyan dalam siaran pers, Minggu (6/9).

Mengaji Juga: Kementerian ATR targetkan pengadaan tanah tol Cisumdawu selesai Oktober 2020

Selain penyelarasan perencanaan, Sofyan juga menyebutkan pembenahan harus dikerjakan dengan pengendalian dan penertiban peraturan ruang. Termasuk perbaikan tata kelola, kebijakan, insentif dan disinsentif.

Ada enam isu strategis dalam penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. Antara lain kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi serta kebutuhan tanah penataan pantai utara.

Sebelumnya sudah ada Badan Kerja Sama Pendirian (BKSP) Jabodetabek-Punjur. Namun, BKSP Jabodetabek-Punjur hanya merupakan koordinasi pemerintah daerah tak melibatkan pemerintah pusat.

Oleh karena itu nantinya BKSP Jabodetabek-Punjur akan diperluas dengan mengikutsertakan negeri pusat. Nantinya tim koordinasi mutakhir memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP seperti melakukan evaluasi program dan rekomendasi earmark anggaran.

“Tentunya tim koordinasi antara pusat dan daerah dibantu oleh Tim Pelaksana, Pokja Sektoral, dan Project Management Office (PMO), ” terang Sofyan.

Usulan itu didukung oleh Menteri Pekerjaan Ijmal dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pembentukan tim tersebut dinilai akan memaksimalkan kerja dalam pembenahan kawasan Jabodetabek-Punjur.

Begitu pula secara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang bertanggung jawab atas awut-awutan lintas di kawasan tersebut. Tabiat bilang adanya tim koordinasi akan mampu mengatasi masalah kemacetan yang parah akibat dari masalah zona lainnya.

Baca Selalu: Catat! Sertifikat pada atas Situ Jabodetabek-Punjur akan dibatalkan

“Memang betul perlu dikoordinasikan karena kemacetan berlaku tidak hanya di Jakarta, seolah-olah kemacetan di puncak khususnya lulus bermasalah sehingga kita perlu suatu upaya, koordinasi yang lebih intensif, ” jelas Budi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mendorong penyiapan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Sehingga nantinya usulan pembentukan tim mampu masuk dalam perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas mengindahkan Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
AGRARIA

gong9deng –>